MisindoGlobalNews, TANGERANG, 5 September 2026 - Pembangunan gedung sekolah dasar (SD) di kawasan permukiman Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang, mendapat sorotan setelah muncul sejumlah persoalan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Jumat (4/9/2026).
Tim media yang melakukan pemantauan menyebut telah mendatangi lokasi proyek sebanyak empat kali. Namun, dalam beberapa kunjungan tersebut, pihak pelaksana maupun petugas pengawasan proyek disebut tidak terlihat berada di lokasi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Selain persoalan pengawasan, tim juga memperoleh keterangan dari salah seorang pekerja terkait pembayaran upah. Pekerja tersebut mengaku hingga saat ini belum menerima gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan.
“Kita aja belum terima gaji sampai saat ini. Itu ada yang lagi sakit juga belum berobat,” ujar pekerja tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak pelaksana proyek disebut jarang, bahkan tidak terlihat hadir di lokasi pekerjaan. Pernyataan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap proyek.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum optimal. Hal tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan dan kelengkapan standar keselamatan di lokasi.
Sebagai proyek yang menggunakan dana APBD, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut semestinya dilaksanakan sesuai ketentuan teknis, administrasi, keselamatan kerja, serta mekanisme pembayaran tenaga kerja yang berlaku.
Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai dan sumber anggaran, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, progres pembangunan, hingga mekanisme pengawasan proyek.
Atas sejumlah temuan dan keterangan tersebut, tim media akan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, pihak pelaksana, pengawas proyek, serta instansi terkait lainnya.
Klarifikasi diperlukan agar informasi mengenai dugaan lemahnya pengawasan, persoalan K3, serta keterlambatan pembayaran upah pekerja dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai sejumlah persoalan yang disampaikan dari hasil pemantauan lapangan tersebut.
(Christin)
